Permasalahan Limbah B3 Batam Harus Diselesaikan

08-07-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Batam Foto: Taufan/mr

 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan, banyaknya kiriman kontainer dari luar negeri yang terindikasi berisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, harus segera diselesaikan. Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan Bangsa Indonesia dan mencederai nama baik Tanah Air.

 

“Indonesia negara besar dan berdaulat. Masak bangsa sebesar ini jadi tempat pembuangan sampah-sampah dari luar negeri. Tentu kita sebagai masyarakat tidak akan rela,” papar Gus irawan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepri, Jumat (5/7/2019).

 

Politisi Partai Gerindra ini menilai, permasalahan sampah limbah tersebut juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak, terutama PT. Sucofindo. Pasalnya perusahaan tersebut berperan penting terhadap masuknya sampah ke wilayah Batam.

 

“Salah satu yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut PT. Sucofindo, karena mereka yang meloloskannya. Walaupun saya juga enggak yakin, kalau memang betul-betul diperiksa, masa sampai kecolongan. Tentu ini harus diperdalam lagi,” pungkas Gus Irawan.

 

Gus Irawan memaparkan, total kontainer yang terindikasi membawa sampah dari luar negeri sebanyak 65 kontainer, dengan komposisi 11 kontainer dinilai aman, 16 kontainer tercampur, dan 38 kontainer terkontaminasi limbah B3.

 

Lebih lanjut legisltor daerah pemilihan Sumatera Utara itu mengatakan, keberadaan para pengusaha merupakan aset penting bagi Bangsa Indonesia, karena turut serta dalam membayar pajak. Namun di sisi lain, pengusaha yang beroperasi di wilayah Indonesia juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...